Jl. HR. Boenyamin No. 16-17
Purwokerto Utara
0281-641338
0822-2637-3666

Akselerasi Ekonomi Desa: Kades dan Direktur BUMDes perlu Duduk Bersama

Oleh: Mulkan Putra Sahada, HC

Badan Usaha Milik Desa atau lazim dikenal luas dengan istilah BUMDes beberapa tahun terakhir menjadi perbincangan hangat bagi kalangan pebisnis dan pegiat desa. Dengan adanya inisiasi lembaga baru oleh DPR dan Pemerintah (melalui Kemendesa dan PDT), mengharuskan berbagai pihak agar menyesuaikan kebijakan-kebijakan regionalnya, baik di lingkungan provinsi, kabupaten, pun kecamatan dan desa.

Dengan adanya desentralisasi hingga ke desa, yang awalnya pemerintahan desa dianggap sebelah mata saat ini menjadi primadona. Bak pembalap underdog yang kemudian berhasil meraih podium, seluruh penonton pun mata fokus padanya. Meski pada akhirnya, pemain lama macam BUMN dan BUMD yang sebenarnya menjadi penopang akhirnya mulai tersingkap dari pelupuk mata.

Geliat BUMDes yang massive ini tentu perlu diimbangi dengan kesiapan BUMDes dalam setiap pendirian dan pengembangannya, baik secara kelembagaan organisasi maupun operasional bisnisnya. Sehingga kemunculan BUMDes ini benar-benar menjadi solusi alternatif yang dapat memberikan manfaat di masyarakat.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (6) secara terminologi BUMDes adalah: badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Jelas bahwa dari terminologi tersebut, BUMDes memiliki peranan penting dalam mengakomodasi segala potensi ekonomi yang ada di desa.

Sayangnya masih banyak desa yang belum menyadari peluang dan manfaat besar yang akan diperoleh desa dengan adanya BUMDes. BUMDes ini telah legal sejak disahkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari 71 ribu desa yang ada di Indonesia, pada tahun 2018 ini baru separo atau sekitar 35 ribu yang telah berhasil mendirikan BUMDes di desanya.

Pemerintah pusat juga telah menggelontorkan dana lebih dari 30 T untuk menggenjot BUMDes agar dapat segera berdiri dan memiliki unit bisnis. Dari riset yang dilakukan oleh PT. Kolaborasi Prakarsa Unggul menunjukkan bahwa 25% dari anggaran yang diusulkan dalam RAPBDes untuk pendirian BUMDes diarahkan pada bisnis pariwisata. Lantas 20% untuk simpan pinjam, dan 10% agar bergerak di sektor pertanian. Sisanya, 35% atau mayoritas BUMDes masih bingung modal yang diusulkan tersebut digunakan untuk apa. Alih-alih untuk dikelola, justeru malah masuk ke deposito.

Struktur dan Sinergi Pejabat Desa

Secara struktur, ada dua orang yang memiliki posisi strategis terhadap keberlangsungan BUMDes di desa, yaitu Kepala Desa dan Direktur BUMDes. Kepala Desa memiliki peranan atas setiap kebijakan umum kaitannya dengan administrasi pemerintahan desa. Lantas Direktur BUMDes memiliki peranan atas tanggungjawab berjalannya operasional BUMDes. Maka, mau tidak mau, kedua orang tersebut perlu sering-sering ngopi bareng. Setidak-tidaknya, agar kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintahan desa dapat singkron dengan master plan bisnis BUMDes.

Menurut Jumari, selaku Ketua Forum BUMDes Banyumas, menyampaikan bahwa di Banyumas tidak lebih dari 210 BUMDes yang telah didirikan dari 300 desa yang ada di Banyumas. Dan dari 210 itu, kira-kira hanya 60-65 desa yang progresif. Progresif dalam artian mulai sadar akan keberadaan BUMDes ini menjadi tools untuk meningkatkan PADes sekaligus untuk menerjemahkan potensi desa. Sehingga BUMDes tidak hanya sekedar didirikan habis itu bubar, sekadar untuk mengakses permodalan dana desa saja.

Ada dua persoalan yang dihadapi oleh Kepala Desa dan Direktur BUMDes, yaitu: 1) kebuntuan ide akan bisnis yang akan dikelola beserta operasional prosedurnya, dan yang 2) kurangnya pemahaman mengenai persiapan teknis maupun administrastif yang perlu dipersiapkan. Persoalan tersebut kelihatannya sederhana, namun dari persoalan tersebut memberikan dampak besar pada tidak jalannya BUMDes yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya.

Menghadapi persoalan tersebut, maka Kepala Desa dan Direktur BUMDes perlu ikut kegiatan-kegiatan pelatihan yang dapat menambah wacana dan ide bisnis. Bertemu dan berdiskusi kepada ahlinya sebagai bagian dari upaya untuk memajukan BUMDes. Sehingga nantinya, BUMDes dapat berjalan dengan tujuan dan langkah-langkah yang jelas, sebab berdasar pengalaman dan pengetahuan dari yang expert mengenai bisnis.

Oleh karenanya, harapan besar BUMDes tidak hanya hangat diawal lantas ditinggal kemudian. Namun kedepan BUMDes menjadi aset besar dalam perputaran ekonomi lokal di desa. Uang yang beredar pun tidak akan keluar dari desa, sebab memiliki prinsip: dari desa, untuk desa dan oleh desa. Kebutuhan masyarakat, sudah cukup terpenuhi di desa. Jadi bagaimana, menarik kan?

Jadi, saatnya Kepala Desa dan Direktur BUMDes duduk bersama untuk merumuskan skema bisnis dalamrangka memberikan daya dorong potensi ekonomi di desanya masing-masing. Jayalah desa, menuju desa yang berdaya!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *